Info Publik

SVLK

Tentang SVLK

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK berfungsi untuk memastikan produk kayu dan bahan bakunya diperoleh atau berasal dari sumber yang asal-usulnya dan pengelolaannya memenuhi aspek legalitas. Kayu disebut legal bila asal-usul kayu, izin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, pengangkutan, pengolahan, dan perdagangan atau pemindahtanganannya dapat dibuktikan memenuhi semua persyaratan legal yang berlaku. SVLK disusun bersama oleh sejumlah pihak (parapihak). SVLK memuat standar, kriteria, indikator, verifier, metode verifikasi, dan norma penilaian yang disepakati para pihak.

Pemerintah RI menerapkan SVLK untuk memastikan agar semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia memiliki status legalitas yang meyakinkan. Dengan SVLK, konsumen di luar negeri pun tak perlu lagi meragukan legalitas kayu yang berasal dari Indonesia. Dengan SVLK, para petani dari hutan rakyat dan masyarakat adat dapat menaikkan posisi tawar dan tak perlu risau hasil kayunya diragukan keabsahannya ketika mengangkut kayu untuk dijual. Para produsen mebel yakin akan legalitas sumber bahan baku kayunya sehingga lebih mudah meyakinkan para pembelinya di luar negeri. Indonesia memberlakukan langkah bertahap dalam penerapan SVLK. Ini sebagai langkah awal yang harus menunjukkan sertifikat legalitas sebelum menuju ke sertifikat pengelolaan hutan lestari (sustainability).

Pemberlakuan SVLK itu sendiri adalah untuk memberikan kepastian legalitas produk kayu Indonesia pada pasar global. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk perkayuan Indonesia, mengurangi praktek illegal logging dan perdagangan illegal. Lebih dari itu SVLK juga menyiratkan komitmen dalam upaya serius dan konsisten memperbaiki tata kelola kepemerintahan kehutanan Indonesia. SVLK memiliki prinsip-prinsip perbaikan tata kelola lebih baik (governance), keterwakilan para pihak dalam pengembangan sistem maupun pemantauan (representativeness) serta transparansi (transparent) yaitu sistem terbuka untuk diawasi oleh semua pihak. SVLK merupakan upaya soft approach yaitu perbaikan tata kelola pemerintahan atas maraknya penebangan dan perdagangan kayu liar.

SVLK merupakan pendekatan yang melengkapi upaya penindakan hukum (hard approach) yang lebih dulu dilakukan Pemerintah. Melalui pendekatan soft approach perbaikan atas tata usaha dan administrasi perkayuan diperbaiki melalui sistem yang dapat dipantau oleh semua pihak dan memiliki kredibilitas dalam implementasinya. SVLK juga dikembangkan di tengah tren dunia dalam perdagangan kayu yang legal. Pemerintah di beberapa negara importir memberlakukan peraturan untuk membuktikan legalitas produk kayu yang beredar, termasuk yang berasal dari impor, di masing-masing negara. Umpamanya, Pemerintah Amerika Serikat (AS) memberlakukan Lacey Act, Uni Eropa (EU) dengan Timber Regulation, Australia dengan Illegal Logging Prohibition Act, dan Jepang dengan Green Konyuho (GoHo Wood).

SVLK mulai berlaku pada Juni 2009 sejak Pemerintah RI menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009 . Itu terjadi ketika Menteri Kehutanan pada saat itu, MS Kaban, menyetujui dan mengadopsi usulan parapihak menjadi mandatory Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Dalam perjalanannya SVLK terus disempurnakan dengan revisi P.38/Menhut-II/2009 menjadi Permenhut No. P.68/Menhut-II/2011 dan ditambah revisi Permenhut No. P.45/Menhut-II/2012 serta Permenhut No.P.42/Menhut-II/2013 . Tuntutan tentang legalitas produk dan bahan kayu sebenarnya bukan hal baru. SVLK hadir sebagai sebuah sistem yang bersifat wajib untuk memastikan dipenuhinya semua peraturan terkait dengan peredaran dan perdagangan kayu di Indonesia. Dan untuk perdagangan keluar/izin ekspor produk kayu salah satunya mensyaratkan penggunaan Dokumen V-Legal (Verified Legal), seperti disyaratkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/2012 .

Lingkup SVLK

Semua kayu dari hutan negara atau hutan hak wajib menjalani verifikasi legalitas. Kewajiban ini menjamin asal usul sumber bahan baku. Begitu pula di industri (primer maupun sekunder), kayu bahan bakunya harus menjalani verifikasi legalitas sampai pada saat menjadi produk kayu. Produk kayu untuk ekspor memerlukan Dokumen V-Legal. Dokumen V bertujuan untuk menjamin bahwa bahan baku kayu yang digunakan untuk membuat produk kayu tersebut berasal dari sumber legal. Eksportir, bekerjasama dengan lembaga verifikasi yang menerbitkan sertifikasi legalitas kayu,mengurus penerbitan Dokumen V-Legal. Caranya, dengan mengisi permohonan yang formulirnya bisa diunduh melalui internet di situs web Unit Pengelola Sistem Informasi Legalitas Kayu di Kementerian Kehutanan.

Proses pemeriksaan SVLK meliputi pemeriksaan keabsahan asal-usul kayu dari awal hingga akhir. Itu mulai dari pemeriksaan izin usaha pemanfaatan, tanda-tanda identitas pada kayu dan dokumen yang menyertai kayu dari proses penebangan, pengangkutan dari hutan ke tempat produksi kayu, proses pengolahan hingga proses pengepakan dan pengapalan. SVLK efektif diterapkan di seluruh tipe pengelolaan hutan di Indonesia: hutan alam produksi, hutan tanaman, hutan rakyat (hutan milik) maupun hutan adat. Itu baik yang berbasis unit manajemen maupun yang tak berbasis unit manajemen (pemegang izin pemanfaatan kayu).

Standar legalitas SVLK diterapkan di :

  • Hutan negara yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan swasta, termasuk di dalamnya pemegang IUPHHK Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman.
  • Hutan negara yang dikelola masyarakat, termasuk di dalamnya: hutan kemasyarakatan (HKm), hutan desa, hutan adat, hutan tanaman rakyat (HTR).
  • Hutan negara yang tak berbasis unit manajemen, termasuk di dalamnya pemegang izin pemanfaatan kayu.
  • Hutan hak/hutan rakyat/hutan milik dan areal non-hutan.

Apa dan Bagaimana SVLK

Apakah SVLK?

Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia .

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal di Indonesia

Mengapa SVLK ?

Sistem verifikasi legalitas kayu diterapkan di Indonesia untuk memastikan agar semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia memiliki status legalitas yang meyakinkan. Konsumen di luar negeri pun tidak perlu lagi meragukan legalitas kayu yang berasal dari Indonesia. Unit manajemen hutan tidak khawatir hasil kayunya diragukan keabsahannya. Industri berbahan kayu yakin akan legalitas sumber bahan baku kayunya sehingga lebih mudah meyakinkan para pembelinya di luar negeri.

Apa Latar Belakang yang Melandasi Penerapan SVLK?

Komitmen Pemerintah dalam memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu illegal. Perwujudan good forest governance menuju pengelolaan hutan lestari. Permintaan atas jaminan legalitas kayu dalam bentuk sertifikasi dari pasar internasional, khususnya dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan Australia. Sebagai bentuk “National Insentive” untuk mengantisipasi semakin maraknya permintaan skema sertifikasi legalitas kayu dari negara asing, seperti skema FSC, PEFC, dsb.

Apa Manfaat SVLK?

  • Membangun suatu alat verifikasi legalitas yang kredibel, efisien dan adil sebagai salah satu upaya megatasi persoalan pembalakan liar.
  • SVLK memberi kepastian bagi pasar di Eropa, Amerika, Jepang, dan negara-negara tetangga bahwa kayu dan produk kayu yang diproduksi oleh Indonesia merupakan produk yang legal dan berasal dari sumber yang legal.
  • Memperbaiki administrasi tata usaha kayu hutan secara efektif.
  • Menjadi satu-satunya sistem legalitas untuk kayu yang berlaku di Indonesia
  • Menghilangkan ekonomi biaya tinggi.
  • Peluang untuk terbebas dari pemeriksaanpemeriksaan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Apa Tujuan SVLK?

  • Membangun suatu alat verifikasi legalitas yang kredibel, efisien dan adil sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan pembalakan liar.
  • Memperbaiki tata kepemerintahan (governance) kehutanan Indonesia dan untuk meningkatkan daya saing produk kehutanan Indonesia.
  • Meningkatkan daya saing produk perkayuan Indonesia
  • Mereduksi praktek illegal logging dan illegal trading
  • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Apa Prinsip SVLK?

  1. Tata Kelola Kehutanan yang baik (Governance)
  2. Keterwakilan (Representatif)
  3. Transparansi/keterbukaan (Credibility)

Kapan mulai diberlakukan SVLK?

SVLK mulai berlaku sejak 1 September 2009.

Siapa Pelaku Utama dalam SVLK

  1. Kementerian Kehutanan sebagai pembuat kebijakan, fungsi pembinaan, menetapkan LP-PHPL atau LV-LK, unit pengelola informasi VLK
  2. Komite Akreditasi Nasional, melakukan akreditasi terhadap LP-PHPL dan LV-LK
  3. LP-PHPL & LV-LK, melakukan penilaian kinerja PHPL dan/atau melakukan verifikasi legalitas kayu berdasarkan sistem dan standar yang telah ditetapkan pemerintah
  4. Auditee (Unit Managemen), pemegang izin atau pada hutan hak yang berkewajiban memiliki sertifikat PHPL (S-PHPL) atau Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
  5. Pemantau Independen, masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia, yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan public di bidang kehutanan seperti penerbitan S-PHPL/S-LK

Apa dasar hukum pelaksanaan SVLK?

  1. UndangUndang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  2. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo. No.3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
  3. Peraturan menteri kehutanan No. 38/menhut-II/2009 junto Permenhut P.68/Menhut-II/2011 junto Permenhut P.45/Menhut-II/2012, junto Permenhut P.42 /Menhut-II/2013 tentang Standard an Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang izin atau pada Hutan Hak
  4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No.P.6/VI-BPPHH/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilain Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi dan Verifikasi Legalitas Kayu

Siapa yang harus menerapkan VLK?

  1. Pemegang izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam (HA/Hutan Tanaman Industri (HTI), Rehabilitasi Ekologi (RE)
  2. Hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat
  3. Pemilik hutan hak (hutan rakyat)
  4. Pemilik Ijin pemanfaatan kayu (IPK)
  5. Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHHK) dan Industri lanjutan (IUI Lanjutan) dan Tanda Daftar Industri (TDI)

Apa yang disebut kayu legal?

Kayu disebut legal jika kebenaran asal kayu, ijin penebangan, system dan prosedur penebangan, administrasi dan dokemtasi angkutan, pengelohan, dan perdagangan atau pemindahtangannya dapat dibuktikan memenuhi semua persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Siapa yang dapat melakukan audit VLK?

Audit verifiasi legalitas kayu (VLK) dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan ditetapkan oleh SK Menteri Kehutanan sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK)

Standar Legalitas SVLK

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, SVLK memiliki delapan standar legalitas kayu, yaitu :

1.  Standar verifikasi legalitas kayu pada hutan negara yang dikelola oleh pemegang izin dan pemegang hak pengelolaan

2.  Standar verifikasi legalitas kayu pada hutan negara yang dikelola oleh masyarakat (HTR, HKm, HD)

3.  Standar verifikasi legalitas kayu pada hutan hak

4.  Standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IPK

5.  Standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IUIPHHK dan IUI

6.  Standar verifikasi legalitas kayu pada TDI (Tanda Daftar Industri)

7.  Standar verifikasi legalitas kayu pada industry rumah tangga dan pengrajin

8.  Standar verifikasi legalitas kayu pada TPT

Wajib atau Sukarela ?

SVLK diterapkan secara wajib (mandatory) untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan dan menjaga kredibilitas legalitas kayu dari Indonesia. Seperti halnya di atur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 64 Tahun 2012 bahwa ada 40 jenis produk berbasis kayu 16 di anataranya per 1 Januari 2013 wajib memiliki sertifikat SVLK sedangkan 14 yang lainnya per 1 Januari 2012. Bagi unit manajemen yang telah mendapatkan sertifikasi lacak balak (Chain of Custody/CoC), sertifikasi SVLK tetap wajib.

Apa Saja Kegiatan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu?

Kegiatan pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terdiri dari :

-  Permohonan verifikasi

-  Perencanaan verifikasi

-  Pelaksanaan verifikasi

-  Penerbitan sertifikat legalitas dan sertifikasi ulang:

-  Penilikan

-  Audit khusus

Berapa lama sertifikat legalitas kayu berlaku?

  • Sertifikat VLK bagi pemegang IUPHHK-HA/HT/RE/Pemegang hak pengelolaan, IUPHHK-HTR/HKM/HD/HTHR/IPK, IUIPHHK, IUI dengan modal investasi lebih dari Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan, dan TPT berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan (surveillance) sekurang-kurangnya 12 bulan sekali.
  • Sertifikat LK bagi IUI dengan investasi sampai dengan Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan, TDI dan industri rumah tangga/pengrajin dan pedagang ekspor berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan (surveillance) sekurang-kurangnya 24 bulan sekali.

Kapan proses re-sertifikasi atau sertifikasi ulang dilakukan?

  • Resertifikasi dilakukan sebelum berakhirnya masa aktif Sertifikat LK;
  • Terhadap kepemilikan S-LK yang diperoleh secara kolektif, verifikasi pada proses re-sertifikasi dilakukan terhadap anggota kelompok yang telah diverifikasi awal maupun pada penilikan, dan terhadap anggota yang belum diverifikasi pada proses verifikasi awal maupun pada penilikan, dengan jumlah yang sama dengan jumlah anggota yang diverifikasi awal, dan dipilih menggunakan pendekatan random sampling;
  • Pengajuan re-Sertifikasi LK dilakukan selambat-lambatnya 6 bulan sebelum masa berlaku berakhir;
  • Biaya resertifikasi merupakan beban pemegang izin

Apakah Surveillance?

  • Surveillance merupakan pengawasan yang dilakukan oleh auditor dan dilakukan setiap 1 tahun sekali dan selambat-lambatnya 12 bulan sejak terbitnya S-LK;
  • Jika pemegang izin, pemegang hak pengelolaan atau pemilik hutan hak menghendaki penilikan dilakukan oleh LVLK (Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu) selain yang menerbitkan S-LK, maka dilakukan verifikasi dari awal;
  • Keputusan hasil penilikan dapat berupa kelanjutan, pembekuan atau pencabutan S-LK.
  • Jika terdapat perubahan standar verifikasi LK, pada pelaksanaan peni­likan LVLK wajib melakukan verifikasi untuk mengetahui pemenuhannya;
  • Terhadap kepemilikan S-LK yang diperoleh secara kolektif, penilikan dilakukan terhadap anggota kelompok yang belum diverifikasi pada pro-ses verifikasi awal dan/atau penilikan sebelumnya, dengan jumlah yang sama dengan jumlah anggota yang diverifikasi awal, dan dipilih menggu­nakan pendekatan random sampling.

Apa itu tanda V- Legal?

Tanda V-Legal adalah tanda yang dibubuhkan pada kayu, produk kayu, atau kemasan, yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu telah memenuhi standar PHPL atau standar VLK yang dibuktikan dengan kemepemilikan S-PHPL atau S-LK

Penggunaan tanda V-Legal diatur dalam pedoman penggunakan tanda V-Legal

Apa itu Dokumen V-Legal?

Dokumen lisensi ekspor produk kayu yang berlaku untuk 48 HS-Code. Dokumen V-Legal diterbitkan oleh LVLK dan diterbitkan untuk setiap invoice, bagi ETPIK yang telah memiliki S-LK atau melakukan inspeksi bagi yang belum memiliki S-LK

Dokumen V-Legal berlaku sampai dengan 4 bulan sejak tanggal diterbitkan

Apa yang disebut kayu legal?

Kayu disebut SAH/LEGAL jika memenuhi kebenaran asal kayu, Ijin, Penebangan, Sistem dan Prosedur Penebangan, Administrasi dan

Dokumen Angkutan, Pengolahan, Perdagangan/ pemindahtanganannya dapat dibukdkan memenuhi semua persyaratan legal yang berlaku.

Sumber : Wulaning dyah


DAFTAR PABRIKAN BARECORE INDONESIA

(Perusahaan dengan warna hijau merupakan anggota IbcA)

DATA PABRIKAN BARECORE : 266 PABRIK

ANGGOTA IBCA : 112 PABRIK 

1 CV. ADHI HUTAMA KARYA
2 CV. ADI BUANA CEMERLANG
3 CV. ALBA BAROKAH
4 CV. APINDO
5 CV. AUSZAC INDONESIA
6 CV. BATU JAJAR
7 CV. BERKAH SAUDARA ABADI
8 CV. CAHAYA ABADI
9 CV. CIPTA KARYA
10 CV. CIPTA MANDIRI
11 CV. CIPTA USAHA MANDIRI
12 CV. DADI MULYO
13 CV. DINO HOLZEN ABADI
14 CV. HIKMAT JAYA
15 CV. IGUANA TIMBER
16 CV. JATI MAKMUR
17 CV. KALINGGA PUTRA
18 CV. KARUNIA ABADI
19 CV. KARYA MANDIRI PERDANA
20 CV. KAYU TEAK
21 CV. LANGGENG MAKMUR BERSAMA
22 CV. LARASATI ABADI JAYA
23 CV. MAKMUR MAJU
24 CV. MEKAR ABADI
25 CV. MEKAR ABADI
26 CV. MEKAR ABADI
27 CV. MEKAR ABADI
28 CV. MUSTIKA KARYAJAYA SAKTI
29 CV. NUR RATNA
30 CV. PRIMA KARYA ABADI
31 CV. PRIMA KARYA SEJAHTERA
32 CV. PURBAYASA
33 CV. PUTRA MAKMUR ABADI
34 CV. PUTRA TAMA JAYA
35 CV. RIMBA ABADI
36 CV. SEKAWAN CLADHIARGA
37 CV. SENGON MAJU LANCAR
38 CV. SINAR ALBASIA UTAMA
39 CV. SINAR ALBASIA UTAMA
40 CV. SURYA SEJATI
41 CV. TIGA PERMATA
42 CV. WANA INDO RAYA
43 CV. WARNA AGUNG BARU
44 HASIL SAW MILL
45 INDOFURIN PRIMA PERKASA
46 PT. ABHIRAMA KRESNA
47 PT. ALBASI PRIANGAN LESTARI
48 PT. ALBASIA BHUMIPHALA PERSADA
49 PT. ALBASIA KAYU PRIMA
50 PT. ALBASIA SEJAHTERA MANDIRI

51 PT. AMI WOOD INDUSTRIES
52 PT. ANUGERAH RIMBA NUSANTARA
53 PT. APINDO JAYA MAKMUR
54 PT. ARCHINDO WOOD
55 PT. ARUMBAI KASEMBADAN
56 PT. BAHANA BHUMIPHALA PERSADA
57 PT. BAKTI PUTRA NUSANTARA
58 PT. BANGKIT MAKMUR ABADI
59 PT. BILLITON PLYWOOD
60 PT. BINEATAMA KAYONE LESTARI
61 PT. BIWEL MITRA NIAGA
62 PT. BROMO FALCATA INDONESIA
63 PT. CAHAYA MITRA ALLBASIA
64 PT. CEBONG KAYUINDO
65 PT. CITRA RAHARDJA UTAMA
66 PT. DASAR KARYA UTAMA
67 PT. DHARMA PUTRA KALIMANTAN SEJATI
68 PT. DHARMA SATYA NUSANTARA TBK
69 PT. DIAMOND GRAHA FURNINDO
70 PT. DUTA ALBASY
71 PT. DUTA SUMPIT INDONESIA
72 PT. DUTAMAS SATU
73 PT. EASTMARK INTERNATIONAL INDONESIA
74 PT. FUJINDO MEGAH
75 PT. GALAXY SURYA PANELINDO (GASULINDO)
76 PT. GERBANG SURYA PERMAI ROTAN
77 PT. GREENPIA INDAH INDONESIA
78 PT. HASIL ALBIZIA NUSANTARA
79 PT. HUTAN LESTARI MUKTI PERKASA
80 PT. IDEC ABADI WOOD INDUSTRIES
81 PT. INDO FURNITAMA RAYA
82 PT. INDOJAYA PRIMA SEMESTA
83 PT. INDOTAMA OMICRON KAHAR
84 PT. INJAKAYU TERPADU
85 PT. INKA MUTIARA MAS
86 PT. INOSIA
87 PT. JARING JANGKAR JAYA
88 PT. JAYA CEMERLANG INDUSTRY
89 PT. JAYA RAYA TRASINDO
90 PT. KANAWOOD INDO MAKMUR
91 PT. KARUNIA REJEKI ABADI
92 PT. KARYABHAKTI MANUNGGAL
93 PT. KATINGAN TIMBER CELEBES
94 PT. KAYAMAS INTITAMA
95 PT. KAYAN PATRIA PRATAMA
96 PT. KAYU ALAM PERKASA RAYA
97 PT. KAYU KARET MULYA
98 PT. KAYU LAPIS ASLI MURNI
99 PT. KAYU LAPIS INDONESIA
100 PT. KAYU RAJIN

101 PT. KAYU SENGON INDUSTRI
102 PT. KELINCI MAS
103 PT. KEMILAU ANUGRAH SEJATI
104 PT. KENCANASARI JAYAPRIMA
105 PT. KENDAL INDAH PERKAYUAN INDONESIA
106 PT. KHARISMA JAYA GEMILANG
107 PT. KUTAI TIMBER INDONESIA
108 PT. MAJU KARYA KITA
109 PT. MANDALINDO TATA PERKASA
110 PT. MANUNGGAL CIPTA PERSADA
111 PT. MATRATAMA MANUNGGAL JAYA
112 PT. MITRA AWET SEJAHTERA
113 PT. MITRA AWET SEJAHTERA
114 PT. MITRA CIMALATI INDONESIA
115 PT. MITRA KARYAUSAHA SEJAHTERA
116 PT. MITRA SAUDARA INDOSENGON
117 PT. MUARA KAYU SENGON
118 PT. MUSTIKA BUANA SEJAHTERA
119 PT. NAGABHUANA ANEKA PIRANTI
120 PT. NAGABHUANA ANEKA PIRANTI
121 PT. NAGABHUANA ANEKA PIRANTI
122 PT. NAGABHUANA ANEKA PIRANTI
123 PT. NANKAI INDONESIA
124 PT. NUGRAHA FANCY PLYWOOD
125 PT. OCTA MITRANUSA PERSADA
126 PT. PAPAN JAYA
127 PT. PHOENIX AGUNG PRATAMA
128 PT. PINAKO ROTARI PERMAI
129 PT. PRIMA PARQUET INDONESIA
130 PT. PRIMA PARQUET INDONESIA
131 PT. PRIMA PARQUET INDONESIA
132 PT. PRIMA PARQUET INDONESIA
133 PT. PUNDI UNIWOOD INDUSTRY
134 PT. RAKABU SEJAHTRA
135 PT. RAMA GOMBONG SEJAHTERA
136 PT. REDTROINDO NUSANTARA
137 PT. RICH HARVEST HASIL TIMBER
138 PT. RIMBA SEMPANA INDONESIA
139 PT. RODEO INDOWOOD
140 PT. SABDA ALAM PRIMA NUSA
141 PT. SAHABAT MITRA UTAMA JAYA SAKTI
142 PT. SARANA MEKAR GEMILANG
143 PT. SARANAMULIA EKAPERKASA
144 PT. SEGARA TIMBER
145 PT. SEGARA TIMBER CO.LTD
146 PT. SENGON INDAH MAS
147 PT. SENGON KONDANG NUSANTARA
148 PT. SENSASI GUNA TERUTAMA
149 PT. SINAR AMARIL FACTORY LTD
150 PT. SINAR PUSPITA ABADI FACTORY
151 PT. SOLO RIMBANIAGA TIMBER INDUSTRI
152 PT. SUMBER KAYU PERSADA
153 PT. SUMBER MAS INDAH PLYWOOD
154 PT. SURYA INTAN MANDIRI
155 PT. SURYA JAWA ALBASIA
156 PT. SURYA MANDIRI JAYA SAKTI
157 PT. SURYA MANDIRI JAYA SAKTI
158 PT. SURYA SATRYA TIMUR
159 PT. TANJUNG RAYA PLYWOOD
160 PT. TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA
161 PT. TATALESTARI RIMBABUANA
162 PT. TIMBER KREASI
163 PT. TIRTA MAHAKAM RESOURCES TBK
164 PT. TOHITINDO MULTICRAFT INDUSTRIES
165 PT. TUNAS MADUKARA INDAH
166 PT. WANA ARGA MAKMUR
167 PT. WANA CAHAYA NUGRAHA
168 PT. WAROENG BATOK INDUSTRY
169 PT. WHITE ROSE PAPAN INDAH
170 PT. WIJAYA TRI UTAMA PLYWOOD INDUSTRI
171 PT. WOODAYA NATAMAS
172 PT. YANG MING INTERNATIONAL
173 PT.KAYU LAPIS INDONESIA
174 UD. ABIOSO
175 UD. KARTIKA SARI
176 UD. RAHMA JAYA
177 UD. SUMBER ARTHA
178 PD. ALAM INDORAYA
179 PT. ALBASIA BATANG SEJAHTERA
180 PT. ALBASI KARANG LAYUNG INDONESIA
181 PT. ANUGRAH KARYA TRISAKTI
182 UD. ARBI JAYA ABADI
183 CV. CITRA SENGON PERKASA
184 CV. DIOFIKAR SEJAHTERA
185 PT. GUNUENG PUTRI LESTARI
186 CV. HM BAROKAH GROUP
187 PT. INDO ARIYA BATANG
188 PT. INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY
189 PT. JAYA ABADI WOOD INDUTRIES
190 CV.KARYA LIMA BERSAMA
191 PT. KARYA PATRIA
192 PT. KBN INDONESIA
193 PT. KELINCI MAS
194 PT. KEMILAU ANUGRAH SEJATI
195 PT. LAW COW IND
196 UD. LESTARI
197 CV. MAKIN MAKMUR
198 PT. MEGATEX KARYA UTAMA
199 PT. MELKY KARTIKA BANGKIT
200 PT. MENARA CIPTA ALBASIA

201 PT. NATURA LESTARI
202 PT. PRIMA SEJAHTERA INTERNATIONAL
203 PT. PUNDI ALAM PERKASA
204 CV. PUTRA ALBASIA MANDIRI
205 UD. RAHMA JAYA
206 CV. RIMBA SENTOSA
207 PT. SANDY PERSADA
208 CV. SIDO DADI
209 PT. WAHANA TATANAN INSANI
210 UD. WANA SURYA ALBASI
211 PT. ADIMITRA KARUNIA
212 CV. AGROTAMA INDONESIA
213 ALAM SEJAHTERA
214 BADRA
215 CV. BERKAH MULYA ABADI
216 CV. BERKAH RIZQI
217 PT. BERAU AGROTECH
218 BINA SATRIA
219 CV BINTANG MUDA ABADI
220 BUNIAN KENCANA
221 CAHAYA MITRA KAYU SENGON
222 CENDANA KRASINDO WOOD
223 CENDANA PUTRA NUSANTARA
224 CENDANA PUTRA NUSANTARA
225 CV. CIREMAI JAYA
226 DIATO WOOD
227 ELTA
228 CV. GEMILANG WOOD FORTUNE
229 UD. HOME DESIGN
230 IFURA
231 PT. INTEGRA INDOCABINET
232 PT. INTERA INDONESIA
233 PT. INTRACAWOOD MANFACTURING
234 JATI WELAS
235 JAYA CEMERLANG
236 KARYA ALAM
237 KARYA PRIMA PRATAMA
238 KREASI TIMBER INDONESIA
239 CV. LINTAS BANGUN PERKASA
240 CV. MEGATEK KARYA UNGGUL
241 CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA
242 PT. MITRAWARNA PRIMA
243 PT. MUJUR TIMBER
244 PT. MUSTIKA BAHANA JAYA
245 PT. NISINDO JAYA
246 OSAKA KAWAN SEJATI
247 PT. PARAKO EKATAMA
248 CV. PHOENIX AGUNG PRIMA
249 PRIMA JAYA
250 RAJAWALI
251 RISMA ADI JAYA
252 PT. SABDA KREASI
253 PT. SAHABAT UTAMA INDUSTRI
254 PT. SAKARI SUMBER ABADI
255 SAUDARA USAHA INDUSTRI
256 SERAYU MAKMUR KAYU INDO
257 UD. SERBA GUNA
258 SEKAWAN SAHABAT SEJATI
259 SINAR CEMPAKA ABADI
260 SOUND WIN INDONESIA
261 SUMBER ALBASIA
262 SUMBER UTAMA
263 SURYA INTI PASIFIK
264 SURYA JAVA WOOD INDUSTRY
265 TIRTA UNGU
266 WANA PRIMA


Translate »