MUNAS IbcA

TATA TERTIB
MUSYAWARAH NASIONAL PERTAMA
INDONESIAN BARE CORE ASSOCIATION
IbcA

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1
1. Musyawarah Nasional Indonesian Bare Core Association IbcA yang selanjutnya dalam tata tertib disebut MUNAS merupakan pemegang kedaulatan terlinggi dalam organisasi;
2. MUNAS adalah forum musyawarah sebagai lembaga pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi;
3. MUNAS diikuti oleh peserta sebagaimana diatur dalam Pasal 4 tata tertib ini;
4. MUNAS Pertama Indonesian Bare Core Association IbcA untuk pertama kali diselenggarakan oleh Panitia MUNAS.
5. Ketua Panitia Munas pertama secara otomatis menjadi Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional Indonesian Bare Core Association IbcA.

Pasal 2
Tempat dan Waktu
MUNAS Pertama Indonesian Bare Core Association IbcA diselenggarakan di Surakarta, pada hari Selasa, 05 Mei 2015, di Lor In Hotel Surakarta.

BAB II
Tugas dan Wewenang

Pasal 3
1. MUNAS mempunyai tugas dan wewenang untuk :
a. Menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Indonesian Bare Core Association IbcA
b. Menetapkan Rencana Strategi, Program Umum dan Program Kerja Indonesian Bare Core Association IbcA periode 2015 2020.
c. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pengurus Pusat dan pembentukan Formatur untuk menentukan Pengurus Pusat Indonesian Bare Core Association IbcA;
d. Menetapkan rekomendasi strategis tentang isu-isu lokal, nasional dan internasional kepada anggota Indonesian Bare Core Association IbcA dan Pemerintah.
2. Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana di maksud dalam pasal 3 ayat (1) dapat diadakan perubahan dari Draft yang telah disiapkan Panitia MUNAS.

BAB III
Peserta MUNAS

Pasal 4
1. Peserta MUNAS pertama adalah Indonesian Bare Core Association IbcA, terdiri dari;
a. Calon Anggota Indonesian Bare Core Association IbcA;
b. Utusan Kabupaten/Kota.
c. Utusan Kementrian/Lembaga Pemerintah Pusat;
2. Apabila Peserta sebagaimana tersebut pasal 4 ayat (1) merupakan perwakilan maka harus memiliki surat mandat/surat tugas dari pimpinan atau penanggung jawab perusahaan/instansi.

BAB IV
Hak dan Kewajiban Peserta

Pasal 5
Hak Peserta
1. Setiap peserta berhak menghadiri Sidang-sidang Munas, yang terdiri dari :
a. Sidang Komisi,
b. Sidang Pleno;
2. Setiap peserta berhak mengajukan pertanyaan, usul, saran dan pendapat baik secara lisan maupun tulisan;
3. Hak suara hanya dimiliki oleh Calon Anggota Indonesian Bare Core Association IbcA dan peserta yang mendapat mandat dari daerah dan/atau lembaga;
4. Setiap peserta berhak untuk dipilih dan memilih;

Pasal 6
Kewajiban Peserta
1. Setiap peserta wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Tata Tertib ini;
2. Setiap peserta wajib menghadiri Sidang-sidang dan rapat-rapat, sebagaimana diatur dalam Tata Tertib ini dengan penuh rasa tanggungjawab;
3. Setiap Peserta wajib menjaga ketertiban, kesopanan, kelancaran dan keamanan MUNAS.

BAB V
Sidang dan Rapat

Pasal 7
Sidang dan Rapat terdiri dari:
1. Sidang Pleno, yang dihadiri Iengkap seluruh peserta dan dipimpin oleh Pimpinan MUNAS;
2. Sidang Komisi, adalah sidang yang dihadiri peserta Munas yang telah di bagi kedalam Komisi-Komisi dan di pimpin oleh Pimpinan Komisi yg dipilih secara langsung/aklamasi oleh peserta sidang Komisi;
3. Rapat Pimpinan MUNAS, dihadiri oleh anggota pimpinan MUNAS.

BAB VI
Pengambilan Keputusan

Pasal 8
1. Setiap pengambilan keputusan MUNAS sedapat mungkin dilakukan berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan untuk mencapai mufakat.
2. Setelah musyawarah untuk mencapai mufakat dengan upaya sungguh-sungguh dan berdasarkan hikmat kebijaksanaan tidak mungkin tercapai, maka pengambilan keputusan ditempuh melalui pemungutan suara
3. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sah apabila didukung oleh suara terbanyak.
4. Pemungutan suara dapat dilakukan secara tertutup atau terbuka, sesuai keputusan MUNAS

BAB VII
Kuorum

Pasal 9
1. Kuorum dianggap sah apabila dihadiri setengah jumlah peserta (50%) ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta yang terdaftar.
2. Apabila kuorum sebagaimana pasal 9 ayat (1) tidak tercapai, maka sidang ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit
3. Setelah sidang ditunda sebagai mana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dan kuorum belum juga tercapai, maka Pimpinan Sidang dapat melangsungkan sidang.
4. Ketentuan dalam pasal 9 ini ayat (1), (2) dan (3) berlaku dalam setiap sidang-sidang MUNAS sesuai dalam Tata Tertib ini

BAB VIII
Pimpinan MUNAS

Pasal 10
1. Pimpinan MUNAS bertugas memimpin sidang pleno untuk menetapkan tata tertib.
2. Ketua Sidang MUNAS menunjuk Dua (2) orang Wakil Ketua Sidang MUNAS, yang bertugas mnembantu kelancaran dan tertibnya penyelenggaraan sidang-sidang dan rapat-rapat dalam MUNAS ini

Pasal 11
Ketentuan pasal 10 dalam Tata Tertib ini, juga diberlakukan dalam menetapkan pimpinan Sidang Komisi pada Komisi-Komisi yang ada dalam MUNAS ini

BAB IX
Agenda Sidang

Pasal 12
1. Agenda Sidang Komisi;
a. Membahas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga & Peraturan Organisasi Indonesian Bare Core Association IbcA;
b. Membahas Rencana Strategi, Program Umum dan Program Kerja Indonesian Bare Core Association IbcA 2015 2020
c. Membahas Tata Cara Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat Indonesian Bare Core Association IbcA melalui Formatur dengan jumlah 5 orang;
d. Formatur & Ketua Komisi Musyawarah Nasional Indonesian Bare Core Association IbcA yang pertama ditunjuk oleh pimpinan Munas.
e. Membahas rekomendasi strategis tentang isu-isu lokal, nasional dan internasional kepada anggota Indonesian Bare Core Association IbcA dan Pemerintah
2. Agenda Sidang Pleno;
a. Menetapkan Tata Tertib Munas;
b. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Indonesian Bare Core Association IbcA;
c. Menetapkan Rencana Strategi, Program Umum dan Program Kerja Indonesian Bare Core Association IbcA 2015 2020
d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pengurus Pusat dan pembentukan Formatur untuk menentukan Pengurus Pusat Indonesian Bare Core Association IbcA;
e. Ketua Umum terpilih bertugas menyusun pengurus Indonesian Bare Core Association IbcA periode 2015-2020.
f. Menetapkan rekomendasi strategis tentang isu-isu lokal, nasional dan internasional kepada anggota dan Pemerintah

BAB X
Jadwal dan Acara MUNAS

Pasal 13
Jadwal dan materi acara MUNAS, sebagaimana terlampir dalam tata tertib ini, merupakan bagian tak terpisahkan dari tata tertib ini.

BAB XI
Tata Cara Berbicara

Pasal 14
Pada dasarnya setiap peserta mempunyai hak untuk berbicara, namun untuk tertibnya diatur ketentuan sebagai berikut:
1. Setiap peserta berhak untuk berbicara dalam Sidang – Sidang di MUNAS ini;
2. Jika terjadi silang pendapat, Pimpinan Sidang berbicara untuk mendudukkan persoalan;
3. Selama pembicara berbicara, tidak boleh diganggu;
4. Semua pembicara dalam MUNAS dilaksanakan dengan kata kata dan cara yang layak serta sopan dan tertib.
5. Pimpinan Sidang berhak untuk menghentikan pembicaraan yang melanggar ketentuan ini;
6. Setiap pembicara diberikan waktu paling lama 3 menit untuk mengutarakan pendapatnya;
7. Apabila pembicara telah melampaui waktu yang ditentukan, maka pimpinan sidang dapat memperingatkan pembicara agar pembicaraan segera dihentikan dan jika masih dilanggar, pimpinan sidang dapat menghentikan pembicaraan.

BAB XII
Lain-Lain

Pasal 15
1. Bahan-Bahan Munas disiapkan oleh Panitia MUNAS
2. Setiap Keputusan MUNAS ditandatangani oleh Pimpinan MUNAS
3. Setiap Sidang-sidang dan Rapat-Rapat yang dilaksanakan sesuai Tata Tertib ini dilakukan risalah sidang dan rapat

Bab XIII
Ketentuan Penutup

Pasal 16
Hal hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan tata tertib ini akan dibicarakan dan diputuskan dalam Sidang Pleno.

Pasal 17
Tata Tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Selasa, 05 Mei 2015

IMG_0739 IMG_0748

 

 




Translate »