• Tindaklanjut Peraturan Menteri LHK P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016

    Ratusan Pengusaha Kayu Terancam Gulung Tikar

    IMG_0760[1]

    SUKOHARJO – Sejumlah pengusaha kayu di Indonesia yang masuk dibawah naungan Indonesian Barecore Association (IbcA) merasa keberatan dengan diberlakukannya peraturan menteri lingkungan hidup dan Kehutanan (LHK) P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016, tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu.
    Bila peraturan tersebut diberlakukan tegas, IbcA kuatir para petani kayu dan pengusaha kayu kecil menengah yang jumlahnya ratusan di seluruh Indonesia akan gulung tikar.

    “Kami sangat mendukung tujuan pemerintah dalam P.85 ini yakni untuk melindungi tanah dan kayu negara, tetapi tidak berpihak pada pengusaha khususnya petani kecil. Sejak awal kami berharap bisa dilibatkan dalam penyusunan peraturan ini, tetapi ternyata tidak dan kami langsung mendapatkan hasil tanpa disosialisasikan terlebih dahulu dan langsung diberlakukan sejak ditetapkan. Kami menyikapi dengan mengirimkan surat keberatan dan mohon penundaan sampai pengusaha dan petani siap. Takut juga karena didalamnya ada ancaman pidana, “ ungkap Sumardji, wakil ketua umum IbcA di Solo Baru Grogol Sukoharjo, Jum’at (10/2).

    Diketahui dalam aturan baru pengganti P.21 tersebut dinilai sangat memberatkan pengusaha, khususnya UKM petani kayu. Dari mulai dibahas diawal tahun 2016, dan digodok November 2016, IbcA selaku asosiasi para petani dan pengusaha kayu merasa tidak dilibatkan. Hingga isi atau materi peraturan dinilai memberatkan.
    Dijelaskan Sumardji, sejumlah poin dalam P.85 yang dinilai memberatkan pengusaha dan petani antara lain soal ketentuan penerbitan nota angkutan lanjutan dari TPKRT oleh tenaga teknik (ganis) PHPL PKB, pasalnya tidak semua pengusaha atau perusahaan (TPKRT) memiliki ganis.

    “Artinya semua pengusaha harus punya ganis dan ganis yang ditentukan harus memiliki kualifikasi khusus atau disekolahkan dulu, padahal ganis sangat terbatas. Kami mohon penundaan permen P.85 ini salah satu alasannya biarkan kami memiliki ganis terlebih dahulu. Kami siap keluarkan biaya untuk memiliki ganis sesuai yang diisyaratkan tapi beri kami waktu,” imbuh Sumardji, mewakili Ketua Umum IbcA Ir. Hari Mulyono.

    Ditambahkan Agus Surata, Ketua Bidang Advokasi dan Verifikasi Ibca, tak hanya hambatan ketersediaan ganis saja yang menjadi kendala lain adalah syarat sertifikasi tanah dalam dokumen surat kayu atau sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK). Padahal diketahui saat ini banyak hutan rakyat yang belum memiliki legalitas yang sah.

    “Satu lagi kendala soal sertifikasi tanah. Dalam P.85 diisyaratkan legalisasi tanah, padahal banyak hutan rakyat yang belum memiliki sertifikat. Ada yang letter C ada yang belum bersurat sama sekali. Ini tugas pemerintah juga untuk memfasilitasi sertifikasi.” kata Agus.

    IbcA sudah melayangkan keberatan tersebut kepada kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait hal tersebut tertanggal 30 Januari 2016 dan berharap segera mendapat tanggapan.

    “Masalah ini harus segera ada jalan keluarnya, karena akan sangat mengganggu ekspor kayu keluar negeri. Seperti diketahui Indonesia pengekspor kayu terbesar di dunia dengan pasar 95% kayu di ekspor”, tandas Agus.
    Diketahui IbcA merupakan kumpulan pengusaha dan petani kayu seluruh Indonesia. Ada 113 pengusaha yang menjadi anggotanya dan sebagian besar adalah pelaku ekspor. Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah pengurus pengusaha kayu seluruh Indonesia. (dea/saf)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Translate »